Bagaimana Harmoni Kewajiban dan Hak Negara Dalam Demokrasi Yang Bersumbu Pada Kedaulatan Rakyat dan Musyawarah Mufakat?

 Apa yang dimaksud hak dan kewajiban dan bagaimana hubungan keduanya?

Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan seuatu yang telah ditentukan oleh undang undang.Misalnyaa hak mendapatkan rasa aman dan pendidikan dasar.Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan,seperti wajib mematuhi rambu lalu lintas dan membayar pajak. 

Menurut Mill (1996) bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundemental,yaitu hak persamaan dan hak kebebasan.Hak kebebasan menurutnya tidak boleh dipergunakan untuk manipulasi orang lain demi kepentingaannya sendiri.Kebebasan yang dimaksud bukanlah perbuatan bebas kemauan sendiri,bukan juga perbuaatan bebas tanpa kontrol,tapi perbuatan bebas yang menuju hal positif yang tidak mengganggu dan merugikan orang lain.

Dengan hak seseorang bisa mewujudkan keinginan dan kepentingannya.Antara hak dan kewajiban keduanya harus berjalan secara seimbang,maksudnya kita tidak boleh menuntut hak kita tanpa menjalankan kewajibannya.Sebaliknya,Negara jugaa tidak boleh berlaku sewenang-wenang menuntuk warga untuk menjalankan  kewajiban tanpa diberi haak-hak yang seharusnya kita dapat.

Mengapa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam hidup bernegara?

Karena itu merupakan hal yang patut diterima serta dijalankan seseorang.Keduanya mempunyai hubungan sebab akibat,hak tidak akan muncul jika tidak ada kewajiban begitu pun sebaliknya.Keduanya saling berkaitan dan patut diterima seluruh warga negara,tanpa terkecuali. Jika hak dan kewajiban tidak dilakukan maka akan menyebabkan pelanggaran hak serta pengingkaran kewajiban,dampaknya kehidupan masyarakat menjadi kurang harmonis.

Esensi dan Urgensi PKN Sebagai Pembangunan Bangsa yang Berkarakter

 Menelusuri Konsep dan Urgensi Indentitas Nasional

Apa itu Identitas Nasional?

Sebuah ciri,tanda atau jati diri yang melekat pada suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain.Identitas sendiri berasal dari bahasa inggris,identity yang berarti ciri.Sementara kata nasional merujuk pada kebangsaan atau kenegaraan.

Mengapa diperlukan Identitas Nasional?

1.Pembeda antaara yaang satu dengan bangsa yang lain

Setiap negara punya ciri khasnya masing-masing. Baik itu dari segi budaya, bahasa dan lain sebagainya.Dan keunikan-keunikan ini yang menjadi identitas pembeda dengan bangsa-bangsa yang lain.

2.Sebagai dasar pemersatu bangsa

Ga jarang kita temuin disebuah negara dimana didalamnya terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama.Seperti indonesia ini.Maka kemudian identitas hadir sebagai memadukan segala perbedaan-perbedaan tersebut sehingga terwujud suatu kesatuan untuk mencapai tujuan bersama.

Berikut beberapa bentuk Identitas Nasional Politis Indonesia yang dapat menjadi pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi:

1.Bendera Merah putih

2.Bahasa Negara Bahasa Indonesia

3.Lambang Garuda Pancasila

4.Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

5.Semboyan Negara Bhineka Tunggal Ika

6.Dasar Falsafah Negara Pancasila 

Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Identitas Nasional Indonesia

Berikut contoh dinamika kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan terkait masalah identitas nasional indonesia:

1.Lunturnya nilai-nilai dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara

2.Nilai yaang ada dipancasila belum menjadi acuan dalam perilaku sehari-sehari

3.Pudar dan lunturnya rasa nasionalisme dan patriotisme 

4.Lebih bangga menggunakan bendera asing

5.Menyukai simbol-simbol asing dari pada simbol bangsa sendiri

Semua unsur formal identitas nasional baik langsung maupun tidak langsung diterapkan,perlu diperlakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.Permasalahannya yaitu sejauh mana warga negara Indonesia memahami dan menyadari dirinya sebagai warga negara yang berindentitas warga negara Indonesia.Oleh karena itu,warga yang baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga yang tidak hanya baik tetapi cerdas juga.

Bagaimana Nilai dan Norma Konstitusional UUD NRI 1945 dan Konstitusional Ketentuan Perundang-undangan dibawah UUD?

Menelusuri Konsep dan Urgensi Konstitusional dalam Kehidupan Berbangsa-Negara

Apa itu Konstitusi?

Menurut berbagai bahasa :

Prancis constituer, Italia cunstitutio, Inggris cunstitution, Belanda constitutie, Jerman verfassung,Arab masyrutiyah.Constituer menurut bahasa Prancis berarti membentuk/pembentukan,yang dimaksud membentk disini adalah membentuk suatu negara.Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang isinya ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan.Oleh karena itu hukum yang ada didalam konstitusi itu mengatur hal-hal mendasar dari suatu negara,maka konstitusi juga disebut sebagai hukum dasar yang dijadiin pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.

Menurut pandangan Lord James Bryce yang dimaksud konstitusi adalah kerangka negara yang diorganisasikan melalui hukum dan dengan hukum,yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga permanen tersebut.

Apa Fungsinya Konstitusi?

1.Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusional.Landasan konstitusional itu landasan yang berdasarkan konstitusi.Konstitusi dalam arti luas, meliputi undang-undang daasar,undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi.Dalam arti sempit berupa undang-undang dasar.  

2.Untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa,agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang.Dengan itu diharapkan hak-hak warganegara akan lebih terlindungi.

3.(a) membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenag-wenang kepada rakyat,(b)  memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya,(c) menjamin hak-hak asasi warga negara.

Mengapa diperlukannya Konstitusi?

Agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara.Konstitusi diperlukan juga untuk membagi kekuasaan dalam negara.Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan maka konstitusi dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkaan bagaimana kekuasaan dibagi diantara beberapa lembaga kenegaraan,yaitu antara badan legislatif,eksekutif, dan yudikatif.